Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jenis Bantuan Operasional Keluarga Berencana, yaitu dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang berdasarkan dengan kewenangan daerah dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Di dalam peraturan ini terdapat pengaturan mengenai Pengelolaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang meliputi meliputi penyusunan rencana penggunaan dana, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, dan monitoring dan evaluasi. Adapun dalam penyusunan rencana penggunaan dana juga mengatur minimal memuat menu rincian, rincian kegiatan, volume, unit cost, komponen, rincian alokasi BOKB, keterangan, dan output.

-

-

-

-

-

Peraturan Menteri ini ditetapkan tanggal 28 November 2025 dan diundangkan pada tanggal 9 Desember 2025

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Pengelolaan keuangan BOKB dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Kepala ini.

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.