Peraturan Hukum

Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya; Selanjutnya peraturan badan ini mengatur tentang Satyagatra maksud sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Satu Data Keluarga melalui SIGA; Peraturan badan ini bertujuan mewujudkan ketersediaan Data Keluarga yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar unit kerja serta Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah

sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya, mendorong keterbukaan dan transparansi Data Keluarga sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan program Bangga Kencana dan program pembangunan lainnya yang berbasis pada data, dan mendukung kebijakan sistem satu data indonesia; ruang lingkup peraturan badan ini meliputi prinsip dan kriteria satu data keluarga, penyelenggara satu data keluarga, forum satu data keluarga, penyelenggaraan satu data keluarga, manajemen akses data keluarga, dan penguatan kapasitas, pemantauan, dan penilaian data keluarga; Penyelenggaraan satu data keluarga terdiri atas perencanaan data keluarga, pengumpulan data keluarga, pemeriksaan data keluarga, pengolahan data keluarga, pelaksanaan analisis data keluarga, penyebarluasan data keluarga, penyimpanan data keluarga, dan pemanfaatan data keluarga; Penyelenggaraan satu data keluarga dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi data dan informasi;  Pengawasan terhadap penyelenggaraan satu data keluarga dikoordinasikan oleh pejabat unit kerja yang menyelenggarakan tugas pengawasan internal.