Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

MATERI POKOK PERATURAN

<p>Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan Dan Keluarga Berencana merupakan pedoman untuk perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Instansi Pengguna.</p> <p>Penghitungan dan pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.</p> <p>Jenjang Jabatan Fungsional Penata KKB terdiri atas:</p> <p>a. Penata KKB Ahli Pertama;</p> <p>b. Penata KKB Ahli Muda;</p> <p>c. Penata KKB Ahli Madya; dan</p> <p>d. Penata KKB Ahli Utama.</p> <p>Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yaitu melaksanakan kegiatan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.</p> <p> </p>
METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
Judul
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Jenis
Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
Nomor
2
Tahun
2021
Subjek
PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Singkatan Jenis
-
Tanggal Penetapan
04 Februari 2026
Tanggal Pengundangan
04 Februari 2026
T.E.U Badan
-
Sumber
-
Tempat Terbit
-
Bidang Hukum
-
Bahasa
-
Lokasi
-
Urusan Pemerintahan
-
Penandatangan
-
Pemrakarsa
-
Status
Berlaku

Halaman ini telah diakses 181 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBAN 2 Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF Penata KKB.pdf

STATUS PERATURAN

Tidak ada informasi status peraturan.

Helpdesk JDIH