<p>SDM Indonesia harus berkualitas, berkeahlian, pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai iptek. Untuk mewujudkan hal ini maka diperlukan perbaikan komposisi dalam birokrasi untuk mengembangkan fokus SDM Aparatur yang mengutamakan kompetensi dan keahlian. Sesuai dengan arahan Presiden terkait penyederhanaan jabatan pengawas dan administrator, pemetaan jabatan administrator dan pengawas yang akan dialihkan menjadi jabatan fungsional ini bertujuan untuk memangkas rantai birokrasi yang panjang. </p> <p>Peraturan BKKBN ini dibuat untuk mengklafisikasikan jabatan dan kelas jabatan dari perubahan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sebagai tindak lanjut Surat Menteri Sekretaris Negara B-915/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/08/2019 tanggal 30 September 2019 mengenai Arahan Presiden untuk Evaluasi Secara Menyeluruh atas Pemberian Tunjangan Kinerja, Tunjangan Jabatan Fungsional, Tunjangan Khusus, Hak Keuangan, atau Honorarium.</p>