Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 163 TAHUN 2016 PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MATERI POKOK PERATURAN
<p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Nomenklatur,Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota</p>
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
Judul
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 163 TAHUN 2016 PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Jenis
Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
Nomor
1266
Tahun
2016
Subjek
PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Singkatan Jenis
-
Tanggal Penetapan
04 Februari 2026
Tanggal Pengundangan
04 Februari 2026
T.E.U Badan
-
Sumber
-
Tempat Terbit
-
Bidang Hukum
-
Bahasa
-
Lokasi
-
Urusan Pemerintahan
-
Penandatangan
-
Pemrakarsa
-
Status
Berlaku
Halaman ini telah diakses 1,211 kali
FILE-FILE PERATURAN
BN 1266-2016 163.pdf
STATUS PERATURAN
Tidak ada informasi status peraturan.
Abstrak Peraturan
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 163 TAHUN 2016 PEDOMAN NOMENKLATUR, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB DI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2016
Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional NO. 1266
ABSTRAK:
<p>Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Nomenklatur,Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota</p>