Harmonisasi Rancangan Peraturan BKKBN tentang Road Map RB 2020-2024
Pada Hari Rabu, 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 digelar dengan fokus pada penyempurnaan aturan guna memastikan keselarasan dengan perkembangan kebijakan terbaru. Dipandu oleh Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, rapat ini menjadi hal yang penting untuk menyampaikan pandangan dan masukan dari unit kerja terkait. Rapat dimulai dengan sambutan dari Pak Mualimin Abdi, yang menegaskan pentingnya harmonisasi ini dalam rangka menyesuaikan peraturan BKKBN dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Permenpan RB No. 3 Tahun 2023. “Kita tidak hanya melakukan perubahan administratif, tapi juga menyempurnakan strategi agar roadmap ini lebih relevan dan efektif,” ujarnya.
Selanjutnya, Pak Andry Ginting dari Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan urgensi perubahan dalam peraturan ini, terutama terkait penyesuaian lampiran dan dasar hukum yang diperlukan. "Ini bukan hanya soal perubahan kecil, tapi menyelaraskan dengan mandatori yang ada di Permenpan RB. Kita perlu memastikan bahwa semua aspek delegasi peran dijelaskan dengan jelas," ungkapnya. Kepala Bihukor memberikan gambaran teknis mengenai perubahan yang diajukan. Fokus utama adalah usulan terkait perubahan RB BKKBN yang awalnya melibatkan 8 area menjadi 2 kategori: RB General dan RB Tematik. Perubahan ini sudah mulai diproses sejak 2023, meski ada kendala di tingkat unit kerja. “Keterlambatan ini sebenarnya sudah diantisipasi, namun perlu difasilitasi lebih lanjut,” tambahnya. Seluruh pihak sepakat bahwa harmonisasi ini tidak memerlukan persetujuan Presiden, tetapi hanya perlu disahkan oleh Kepala BKKBN. Rapat ini diakhiri dengan arahan Pak Mualimin untuk segera menindaklanjuti hasil rapat dan memastikan penyesuaian dilakukan sesuai jadwal. "Kita sudah cukup terlambat dalam menetapkan roadmap ini, jadi perlu percepatan dalam proses finalisasinya," tutup beliau. Dengan demikian, rapat ini menjadi bukti kuat komitmen BKKBN dalam menyelaraskan kebijakan dan mencapai target-target reformasi birokrasi yang lebih baik di masa mendatang.