Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024
Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2024
Pada tanggal 23 Agustus 2024, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center telah dilaksanakan pertemuan para pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Dalam pertemuan tahunan ini, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., menegaskan kembali komitmen negara dalam menjamin akses terbuka dan mudah terhadap informasi hukum bagi masyarakat luas. Dalam sambutannya, Prof. Widodo mengungkapkan bahwa kurangnya akses terhadap informasi hukum, pendidikan hukum yang terbatas, dan minimnya budaya kepedulian terhadap hukum menjadi penyebab utama rendahnya literasi hukum di banyak negara. "Negara berkewajiban hadir dengan menyediakan dokumentasi hukum yang mudah diakses oleh siapa saja," tegasnya di hadapan para pengelola JDIH yang hadir. Beliau juga menyoroti korelasi positif antara literasi hukum masyarakat dengan kemajuan bangsa. "Meningkatnya literasi hukum tidak hanya menciptakan kesadaran hukum, tetapi juga menumbuhkan kepatuhan hukum di masyarakat," tambahnya. Dalam hal ini, peran Kementerian Hukum dan HAM melalui BPHN sangat krusial. Kerja sama antara lembaga pemerintah, DPRD, perguruan tinggi, dan berbagai instansi lainnya dalam mengelola JDIHN harus terus diperkuat untuk mencapai tujuan tersebut.
Pertemuan ini juga menjadi momen spesial bagi para anggota JDIHN yang berprestasi. Dalam JDIHN Awards 2024, sebanyak 65 anggota JDIH dari berbagai kategori menerima penghargaan atas kinerja terbaik mereka dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum. Selain itu, 10 anggota lainnya menerima sertifikat Integrasi sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka dalam mengintegrasikan sistem JDIHN. Prof. Widodo menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada para penerima penghargaan. “Prestasi yang Saudara raih hari ini adalah catatan sejarah dalam pembangunan hukum di Indonesia. Semoga ini menjadi inspirasi bagi anggota JDIHN lainnya untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di instansinya masing-masing,” ucapnya. Ia juga mendorong para anggota JDIHN yang belum menerima penghargaan untuk tidak patah semangat. “Evaluasi internal dan peningkatan kualitas pengelolaan harus terus dilakukan agar di tahun mendatang dapat memberikan hasil yang lebih baik,” pesannya.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga wadah untuk berbagi gagasan dan merumuskan langkah strategis ke depan. Kepala BPHN menegaskan bahwa evaluasi kinerja yang dilakukan di tahun 2024 harus menjadi momentum bagi semua anggota JDIHN untuk melakukan pembenahan dan inovasi. “Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita akan terus mendorong terciptanya sistem informasi hukum yang terbuka, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Prof. Widodo.