Peraturan Hukum

Informasi Detail Peraturan Hukum JDIH

Tipe Dokumen	:	Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
Judul	:	Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana
Jenis	:	Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional
Nomor	:	1
Tahun	:	2023
Subjek	:	PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Singkatan Jenis	:
Tanggal Penetapan	:	11 Desember 2023
Tanggal Pengundangan	:	11 Desember 2023
T.E.U Badan	:	ALOKON - PUS
Sumber	:	BN.2023/0.206 jdih.bkkbn.go.id; 15 Hal
Tempat Terbit	:	Jakarta
Bidang Hukum	:	Hukum Administrasi
Bahasa	:	Indonesia
Lokasi	:	BIHUKOR
Urusan Pemerintahan	:
Penandatangan	:	Kepala BKKBN
Pemrakarsa	:	Direktorat Bina Akses Pelayanan Keluarga Berencana
Peraturan Terkait	:
Dokumen Terkait	:
Unduh	:
Status	:	Berlaku

Abstrak

ALOKON - PUS
2023
PERBKKBN NO. 1, BN 2023/NO. 206, 15 HLM.
PERATURAN BKKBN TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PESANGAN USIA SUBUR DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
ABSTRAK		-	Bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam pelayanan keluarga berencana, perlu mengganti Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini danuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan , perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No.52/2009; KEPRES No. 103/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES No. 145/2015; PERPRES No. 82/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERPRES 64/2020; PERKABKKBN 82/PER/B5/2011; PERBKBBN No. 11/2020; PERBKBBN No. 12/2020.
		-	Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana dengan menetapkan Batasan istilah dalam pengaturannya; Selanjutnya peraturan ini mengatur tentang maksud Peraturan Badan ini sebagai acuan dan pedoman dalam pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB; Kemudian Pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB meliputi tahapan seleksi Alat dan Obat Kontrasepsi, perencanaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi, penyediaan dan pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi, penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi, monitoring dan evaluasi; Selanjutnya Seleksi Alat dan Obat Kontrasepsi dalam mendukung Pelayanan KB dengan metode kontrasepsi meliputi IUD/alat kontrasepsi dalam Rahim, implan/alat kontrasepsi bawah kulit, pil KB, suntik KB, dan kondom; Untuk menguji Kualitas Alat dan Obat Kontrasepsi dapat dilakukan reviu pada pelaksanaan seleksi Alat dan Obat Kontrasepsi; Kemudian Reviu pelaksanaan seleksi Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan melalui pre market surveillance dan/atau post market surveillance; Selanjutnya Perencanaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dengan menggunakan metode kuantifikasi; Untuk menjamin penyediaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan KB dilakukan melalui proses pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi; Penyediaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan oleh BKKBN namun dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan tidak tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi oleh BKKBN, penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi melalui E-Purchasing berdasarkan katalog elektronik sektoral BKKBN; Untuk penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan oleh pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi, pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi meliputi unit kerja di BKKBN Pusat, unit kerja di perwakilan BKKBN provinsi, dan OPD KB Kabupaten dan Kota; Untuk penyimpanan meliputi kegiatan penataan, pencatatan, dan pemeliharaan Alat dan Obat Kontrasepsi di semua tingkatan wilayah; Kemudian distribusi untuk Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan secara rutin dan nonrutin; Untuk pencatatan dilakukan secara lengkap dimulai sejak Penerimaan sampai dengan pengeluaran serta penyesuaian. Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh BKKBN Pusat terhadap perwakilan BKKBN provinsi, perwakilan BKKBN provinsi terhadap OPD KB Kabupaten dan Kota, OPD KB Kabupaten dan Kota terhadap Fasyankes, dan Fasyankes terhadap Jaringan/Jejaring.
CATATAN	:		Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Maret 2023.
			Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan BKKBN No. 9/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.