Prasyarat Penggunaan Website JDIH BKKBN

Prasyarat

User bisa mengakses website jdih.bkkbn.go.id dan mengcopy file yang ada. Gunakan file yang diambil dengan bijaksana dan sebagaimana mestinya. Dasar hukum JDIHN adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor: 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional .

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Penggunaan website jdih.bkkbn.go.id sebagai berikut:

1. Merupakan sarana untuk mempermudah dalam mencari informasi hukum

2. Sebagai informasi pengambilan keputusan dan kebijakan

3. Meminimalisasi kecenderungan terjadinya duplikasi, disharmonisasi multitafsir, dan lain-lain.

4. Penghematan biaya dan ruang.

   

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017

Jumat, 13 Oktober 2017

Pembahasan Tahunan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah ...

Rapat Sosialisasi JDIH

Senin, 12 Juni 2017

Rapat Pengelola JDIH ...

Acara Sosialisasi Peraturan Kepala BKKBN No.12 Tahun 2017 ...

Copyright BKKBN @ 2017 All Rights Reserved