Kegiatan Hukum

Integrasi JDIH BKKBN


Jumat, 30 November 2018

Dukungan dokumentasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional masih sangat lemah. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat pada saat dibutuhkan. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah institusi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan melakukan penataan dokumentasi dan Informasi Hukum yang terintegrasi dalam sebuah Single Portal.

Pada tanggal 15-16 Oktober 2018 Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pemahaman dan bimbingan teknis dalam rangka integrasi website anggota JDIH ke dalam website JDIHN. Kegiatan ini bermaksud untuk menambah jumlah anggota JDIH yang terintegrasi dan bertambahnya data yang terintegrasi dalam Database Nasional.

 

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 324/PER/D3/2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

Rabu, 24 April 2019

Pengelolaan pendidikan kependudukan untuk mewujudkan sistem pendidikan pembangunan berwawasan kependudukan. Tujuan diternitkannya pedoman ini adalah ...

Download
2019 Perka BKKBN/Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Senin, 17 Desember 2018

Audit Internal adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan ...

Integrasi JDIH BKKBN

Jumat, 30 November 2018

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BKKBN sudah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ...

Evaluasi Kelembagaan BKKBN

Jumat, 10 Agustus 2018

Evaluasi Kelembagaan BKKBN agar tidak terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar unit organisasi. ...

Copyright BKKBN @ 2017 All Rights Reserved