Kegiatan Hukum

RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015-2019


Kamis, 26 Desember 2019

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2015 – 2019
 
BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 
TAHUN 2017


KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas ditetapkannya Rencana
Strategi Biro Hukum, Organisasi dan Humas Tahun 2015-2019 (Revisi).  Buku ini
merupakan tindak lanjut turunan Rencana strategis Sekretaris Utama Tahun 2015
2019 (Revisi). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja
Badan  Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah disesuaikan
dengan Peraturan Kepala BKKBN No. 273/PER/B4/2014 bahwa Biro Hukum,
Organisasi dan Humas (BIHOM) mempunyai tugas melaksanakan kajian dan bantuan
hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan
organisasi dan tata laksana, koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, serta urusan hubungan masyarakat.  
 
Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsinya, BIHOM wajib
menyusun renstra 2015-2019 (Revisi). Berdasarkan Rencana Strategis BKKBN 2015
2019 (Revisi) dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5
(lima) tahun yang mengacu kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)
khususnya agenda nomor 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia,
dimana dalam agenda pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan di
dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh
sasaran dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda prioritas
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Revisi).
 
Renstra BIHOM 2015-2019 (Revisi) adalah Penyediaan dan sinkronisasi Landasan
hukum  dan kebijakan kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan
tatalaksana yang dapat dicapai melalui indikator kinerja dari sasaran kegiatan
(output) BIHOM Tahun 2015-2019.
Kepada semua pihak yang telah banyak berperan serta berkontribusi dalam
memberikan bantuan, pemikiran, saran serta  pendapat dalam penyusunan Rencana
Strategi Biro Hukum, Organisasi dan Humas Tahun 2015-2019 (Revisi) ini kami
sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Demikianlah, mudah-mudahan
Rencana Strategi Biro Hukum, Organisasi dan Humas Tahun 2015-2019 (Revisi) ini
bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas fungsi.

Jakarta, 13 November 2017  
Kepala Biro Hukum, Organisasi  
dan Hubungan Masyarakat,
 
 
Kresaputra, SH, M.Si        
 
 

 
DAFTAR ISI
 
KATA PENGANTAR  ..........................................................................................  iii  

DAFTAR ISI ........................................................................................................  v
 
BAB I    PENDAHULUAN ....................................................................... 1

1 1.1 Kondisi Umum ..............................................................  1

1 1.2 Potensi dan permasalahan ............................................ 3
 
BAB II   TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUMAS TAHUN 2015 - 2019 ........7

2.1 Tujuan BIHOM ..............................................................  7

2.2 Sasaran Kegiatan BIHOM ............................................  7
 
BAB III   ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI .........       10

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ................................       10

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BIHOM ..................................       11

3.3 Kerangka Regulasi ..........................................................       12
 
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....................       17

4.1 Target Kinerja .................................................................       17

4.2 Kerangka Pendanaan ....................................................       23
 
TABEL 

Tabel 1:  Kerangka Regulasi Tahun 2015 – 2019 ....................................         8

Tabel 2:  Sasaran Strategis BKKBN Tahun 2015-2019 ............................       14

Tabel 3:  Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  ........   18

Tabel 4:  Indikator Kinerja Kegiatan BIHOM ............................................       20

Tabel 5:  Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ...  22

Tabel 6:  Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Kegiatan BIHOM ............       23
     

 

RENSTRA BIHOM 2015-2019
 
BAB I
PENDAHULUAN
 
1.1    Kondisi Umum
 
Mengacu kepada arah pembangunan Pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang diberi mandat untuk mewujudkan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yaitu Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian di dalam Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).
 
Dalam upaya menyukseskan mandat tersebut, BKKBN harus dapat memperkuat pelaksanaan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB beserta penjabaranya ke dalam program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan berbagai kegiatan prioritas, baik dari sisi pengendalian kuantitas penduduk yang meliputi perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maupun dari sisi peningkatan kualitasnya melalui kontribusi terhadap upaya perwujudan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.    Program dan Kegiatan prioritas pada rancangan Pembangunan Nasional tidak lagi berdasarkan Money Follow Function, tetapi Money Follow Program, dengan konsep pembangunan nasional menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial. Kontribusi Program KKBPK ada dalam 4 (empat) Prioritas Nasional yaitu:
1. Kesehatan yang terdiri dari Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan  dan Penanggulangan Penyakit, serta Penguatan Preventif dan Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”; 2. Penanggulangan Kemiskinan, yang terdiri dari Program Jaminan dan bantuan Sosial Tepat Sasaran, Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi; 3. Pembangunan Wilayah, yang terdiri dari program Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal, Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan penanggulangan Bencana, dan Percepatan Pembangunan Papua; dan 4. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, yang terdiri dari program Penguatan Pertahanan, Stabilitas Politik dan Keamanan, Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi.
 
Dalam rangka mendukung pelaksanaan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, BKKBN telah melakukan Reformasi Birokrasi (RB)  yaitu sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Dalam melaksanakan reformasi birokrasi telah dibentuk POKJA RB yaitu kelompok jabatan yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan RB BKKBN telah menyusun Rencana Aksi yang merupakan penjabaran dari program pelaksanaan RB. Untuk mendukung hal tersebut telah ditetapkan pula Quick Wins yang merupakan suatu kegiatan inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali suatu program besar dan sulit dalam rangka pelaksanaan RB.
 
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi kelembagaan maka instansi pemerintah melakukan evaluasi kelembagaan setidaknya satu kali dalam satu tahun. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan efisien menuju tercapainya kinerja BKKBN dalam mendukung program KKBPK.  
 
Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat (BIHOM) mempunyai sasaran prorgam kegiatan yaitu penyediaan landasan hukum  dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya, yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program KKBPK. Dilakukan melalui penyediaan regulasi/kebijakan dan materi hukum, organisasi dan humas; pembinaan dan fasilitasi kehumasan BKKBN; pembinaan dan fasilitasi kasus hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah.
 
1.2 .  Potensi dan Permasalahan
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Undang-undang ini secara tegas dijelaskan 4 (empat) Sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu; 1) Pengendalian Penduduk, 2) Keluarga Berencana (KB), 3) Keluarga Sejahtera, dan 4) Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).  
 
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menuntut adanya perubahan tugas dan fungsi BKKBN. Adanya perubahan lingkungan strategis seperti perubahan pemerintahan dengan segala perubahan perilaku manajemen kepemerintahan negara, perubahan peraturan perundangan yang menjadi dasar penggerakan operasional Program KKBPK  sehingga mengubah beberapa kewenangan yang telah diserahkan ke daerah yang diatur melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 dan dijadikan lampiran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014.  

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota, langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan rentang kendali manajemen pelayanan Program KKBPK antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui:  a. Ketersediaan instrumen regulasi yang mendukung penuangan program dan kegiatan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB ke dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  b. Ketersediaan rancang bangun program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tertuang dalam Arah Kebijakan Umum Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Daerah (Renstrada), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;  c. Penguatan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;dan d. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta optimalisasi fungsi PPKBD dan Sub-PPKBD (Kader) sebagai ujung tombak pelaksana Program KKBPK di lini lapangan.
 
Potensi yang dimiliki oleh Biro Hukum, Organisasi dan Humas yaitu: a. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan dijabarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanguna Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah dalam hal kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah untuk kurun waktu 2015-2019 termasuk Program KB Nasional. c. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN, yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 273/PER/B4/2014. d. Reformasi Birokrasi tahap kedua akan melaksanakan rencana aksi program Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2015-2019 untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien, efektif, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. e. Telah dilakukan evaluasi pada sebagian unit kerja dengan mengacu pada dokumen telaah tugas dan fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan ukuran organisasi dan duplikasi fungsi serta tumpang tindih fungsi dengan instansi lain. f.    BKKBN mengembangkan Program/Kegiatan Direktif Presiden adalah “Kampung KB”. Kampung KB merupakan salah satu potensi utama yang dapat memperkuat implementasi Program KKBPK di lini lapangan serta dapat menjadi jembatan intergasi kegiatan antara BKKBN dengan lintas Kementerian/Lembaga dan lintas sektor yaitu antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga Program Kampung KB tersebut memerlukan regulasi sebagai dasar dan pelaksanaan Program/Kegiatan. g.   Adanya hubungan yang harmonis dengan media massa yang perlu terus dibina dalam rangka meningkatkan citra positif bagi Institusi BKKBN, Program KKBPK , dan Pimpinan BKKBN.
 
Permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus bagi Biro Hukum, Organisasi dan Humas yaitu:  a. Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKBPK belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah dari UU no. 52 tahun 2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyaknya kebijakan pembangunan sektor lainnya yang tidak sinergi dengan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana;  b. Peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana;  c. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap regulasi/kebijakan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana masih rendah: d. Belum optimalnya fasilitasi pembentukan kelembagaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sehingga hanya 35,4% Kabupaten/Kota yang kelembagaanya utuh, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; e. kurangnya partisipasi unit kerja pusat dan provinsi dalam pengelolaan dan penggunaan website JDIH sebagai informasi peraturan perundangundangan dan kebijakan program pengendalian penduduk dan KB. f. Belum adanya landasan hukum dalam rangka fasilitasi pengelolaan “Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)”  Urusan Pengendalian Penduduk dan KB di Daerah, karena masih menunggu disahkanya Rancangan Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren. Hal ini berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran I huruf N.
 
 
 
BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT  TAHUN 2015-2019
 
2.1    Tujuan Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kajian dan bantuan hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan pemberian fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, serta urusan hubungan masyarakat terkait dengan penyebarluasaninformasi urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penguatan pencitraan institusi BKKBN.
 
2.2   Sasaran Kegiatan Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
 
Sasaran Kegiatan Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat pada Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 adalah Tersedianya Landasan Hukum  Dan Kebijakan Yang Dapat Dipergunakan Sebagai Dasar Penguatan Pelaksanaan Program KKBPK merupakan salah satu output yang mendukung tercapainya sasaran Program Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK sebagai outcome dalam rencana strategi BKKBN tahun 2015-2019.
 
Dalam mendukung tercapainya Sasaran Kegiatan (output) Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat maka ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut: a. Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK;  b. Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas;  Dari ke dua Indikator Kinerja Kegiatan BIHOM 2015-2019 secara langsung terkait dengan Sasaran Program (outcome) Tersedianya DukunganManajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK; dimana indikator kinerja kegiatan huruf “a”, terkait secara langsung dengan sasaran program (outcome) “1” adalah jumlah landasan hukum  dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK, sedangkan indikator kinerja kegiatan huruf “b” secara umum berkaitan dengan sasaran program (outcome).
 
Matriks Rencana Strategis Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat (BIHOM)
Tabel 1

NO

PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR (REVISI RENSTRA DARI BSC)

BASELINE TARGET 2014

TARGET KINERJA

2015 - 2019

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

 

Penyediaan dan sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana

Tersedianya Landasan Hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK

I.19

Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan fasilitasi Pembentukan kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/ Kota

4

4

1

1

1

1

8

 

 

 

 

19.1. Jumlah regulasi/ kebijakan program KKBPK

 

301 Penyediaan regulasi/ kebijakan dan materi hukum, organisasi dan humas

 

4

 

4

 

1

 

10

 

10

 

6

 

26

 

 

 

 

19.2 Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas

 

302 Pembinaan dan fasilitasi kehumasan BKKBN

 

303 Pembinaan dan fasilitasi kasus hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

304 Monitoring, evaluasi dan Pembinaan kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah

 

33

 

33

 

34

 

34

 

34

 

34

 

34


BAB III
 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI BIRO HUKUM, ORGANISASI, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 
3.1    Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada RPJMN 2015-2019 Buku I dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah: 1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas 2. Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB 3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE) 4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB 5. Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB 6. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja 7. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB 8. Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB 9. Penguatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.  
 
3.2    Arah Kebijakan dan Strategi Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat
Arah kebijakan dan strategi Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
1. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan dan keluarga berencana, yang dilakukan melalui strategi:  a.     penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan kependudukan dan keluarga berencana;  b. perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas;  2. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah, yang dilakukan melalui strategi mengevaluasi tentang efektivitas kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta setelah ditetapkannya Undangundang Nomor 52 Tahun 2009; 3. Penguatan Tata Laksana melalui Business Proses yang mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 
3.3    Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:  
 
1. Perubahan Peraturan Presiden tentang kelembagaan BKKBN terutama yang terkait dengan penambahan fungsi tidak hanya yang tertera pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tetapi juga melaksanakan tugas fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran huruf “N” dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam hal ini BKKBN meliputi :   a) Pengendalian Penduduk meliputi Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; dan Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. b) Keluarga Berencana (KB) meliputi Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk; Pengelolaan Tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB); Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional; Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB. c) Keluarga Sejahtera meliputi Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. d) Standardisasi dan Sertifikasi meliputi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). 2. Penetapan Peraturan Presiden tentang Penyusunan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dimaksudkan sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari PP 87/2014, dengan materi muatan yang diatur, meliputi perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter; analisis dampak kependudukan; kerja sama pendidikan kependudukan; penanganan isu-isu kependudukan; penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 3. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait dalam penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, seperangkat peraturan perundangan yang berkaitan dengan kelembagaan pengendalian penduduk dan KB di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta petunjuk teknis tentang nomenklatur, struktur dan tugas fungsi lembaga di daerah yang menangani Program KKBPK. 4. Penetapan Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 5. Penetapan Peraturan Kepala BKKBN terutama dalam perincian program dan kegiatan serta penganggaran  di kabupaten/kota sebagai rujukan daerah dalam menerapkan struktur program dan kegiatan, indikator per kegiatan kependudukan dan KB sekaligus kode akun anggaran.  6. Penetapan Peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga secara nasional dan di daerah. 7. Penetapan Peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan standarisasi pelayanan KB. 8. Penetapan Peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan pengelolaan tenaga Penyuluh KB (PKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB).  9. Penetapan Peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan sertifikasi tenaga PKB dan PLKB.  10. Penetapan Peraturan Kepala BKKBN terutama dalam menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kementerian terkait terutama dalam   penerapan peraturan perundangan yang berlaku.  11. Penyusunan regulasi untuk mendukung pencapaian sasaran program pengendalian penduduk dan KB di daerah, antara lain: mendukung pencapaian peserta KB Baru, pembinaan peserta KB aktif, kedudukan operasional penyuluh KB, penyaluran anggaran mekanisme operasional dan penggerakan KB, pengendalian dan pendistribusian alokon dari kabupaten/kota ke fasyankes, serta dukungan operasional bagi tenaga lapangan KB.  Rincian kerangka regulasi dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :
 
Tabel 2 Kerangka Regulasi Tahun 2015 – 2019
 

NO

ARAH KERANGKA DAN/ ATAU KEBUTUHAN REGULASI

URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT PENANGGUNG JAWAB

UNIT TERKAIT/ INTITUSI

TARGET

1

Perpres turunan PP 87/2014

Penyusunan pedoman penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dimaksudkan sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari PP 87/2014, adapun materi muatan yang diatur, meliputi:
a. perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter;
b. analisis dampak kependudukan;
c.  kerja sama pendidikan kependudukan;
d. penanganan isu-isu kependudukan;
e. penyelenggaraan Keluarga Berencana; dan
f.  pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BKKBN
(Kedeputian  Dalduk dan Kedeputian KSPK)

Kemenkes,
Setkab, Kemenkumham

2015-2017

3

Revisi Perka 72, 82, dan 92

Perubahan ini berfokus pada ketepatan ukuran organisasi (right sizing) dan tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi serta perubahan kewenangan pada BKKBN. Perundang-undangan terkait : UU 23 tahun 2014; PP 87/2014; Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013; Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

BKKBN

(Sestama)

BKKBN, Perwakilan BKKBN Provinsi, Kemenkumham, Kemenpan, dan Kemendagri

2019

4

Perka Tentang Pengelolaan PKB/PLKB

Penyusunan regulasi terkait dengan pembagian urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 Lampiran huruf N. Penyusunan regulasi ini sebagai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan efisien dan efektif sesuai dengan target yang diharapkan.

BKKBN
(Sestama dan kedeputian Adpin)

Kemenkumham, Kemenpan,

BKN,

Kemendagri

2017-2018

5

Perka Tentang Jaminan Ketersediaan Alkon

 

(Apabila memungkinkan menjadi Perpres dengan materi Sinkronisasi dengan BPJS)

BKKBN
(Sestama dan kedeputian KBKR)

BPJS, Kemenkumham, Kemenpan,

BKN,

Kemendagri

 

2017-2019

6

Perka Tentang Sertifikasi PKB/PLKB

BKKBN
(Sestama,
Kedeputian Latbang dan kedeputian Adpin)

Kemenkumham, Kemenpan,

BKN,

Kemendagri

2017-2018

7

Perka Tentang Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Ormas dalam Program pengendalian Penduduk dan KB

BKKBN
(Sestama,
kedeputian Adpin dan Kedeputian KSPK)

Kemenkumham, Kemenpan,

Kemendagri

2015-2019


BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
 
4.1.  Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) khususnya agenda nomor 5 yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, dimana dalam agenda pembangunan manusia dan masyarakat, BKKBN berperan di dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga seluruh sasaran dan indikator kinerja diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat (BIHOM) mempunyai sasaran prorgam kegiatan yaitu penyediaan landasan hukum  dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya, yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program KKBPK. Dilakukan melalui penyediaan regulasi/kebijakan dan materi hukum, organisasi dan humas; pembinaan dan fasilitasi kehumasan BKKBN; pembinaan dan fasilitasi kasus hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan kelembagaan bidang pengendalian penduduk dan KB di daerah.
 
4.1.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis BKKBN adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BKKBN yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya outcome dari beberapa program. Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk (LPP)  2. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun)  3. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR) 4. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 5. Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)  6. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
 
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015-2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:
 
TABEL 3 SASARAN STRATEGIS BKKBN TAHUN 2015-2019

NO

INDIKATOR

BASE LINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP)

1,49 (2000-2010)

1,38 (2010-2015)

1,27

1,25

1,23

1,21

2

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)

2,6

2,37

2,36

2,33

2,31

2,28

3

Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)

61,9 (all method, 2012)

65,2 (all method)

65,4 (all method)

65,6 (all method)

65,8 (all method)

66,0 (all method)

4

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)(%)

11,4
(8,6)

10,60

10,48

10,26

10,14

 9,91

5

Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)

48 per 1000 kelahiran

 46 per 1000 kelahiran

 44 per 1000 kelahiran

 42 per 1000 kelahiran

 40 per 1000 kelahiran

38 per 1000 kelahiran

6

Persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

7,1

7,1

7,0

6,9

6,8

6,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Sasaran Program (Outcome) dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
 
Sasaran Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya adalah tersedianya dukungan manajemen dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (outcome), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:  

Tabel 4 Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya  Tahun 2015- 2019

NO

INDIKATOR

BASE LINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Jumlah produk hukum  dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB

4

4

1

1

1

1

2

Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

3

Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

5

3

3

3

3

5

4

Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)

 50% pengembangan SDM

 52% pengembangan SDM

55% pengembangan SDM

57% pengembangan SDM

 60% pengembangan SDM

 63% pengembangan SDM

5

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,  kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

-

3 dari skala 1-4

3 dari skala 1-4

3 dari skala 1-4

4 dari skala 1-4

4 dari skala 1-4

6

Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

33 prov

33 prov

34 prov

34 prov

34 prov

34 prov

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.1.3. Sasaran Kegiatan (Output) dan Indikator Kinerja Kegiatan BIHOM Sasaran Kegiatan (Output) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program, dimana Sasaran Kegiatan BIHOM Tahun 2015-2019 yang mendukung sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bkkbn adalah penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum  dan kebijakan kependudukan dan kb, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana dengan sasaran kegiatan (output) adalah tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan Program KKBPK dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut : Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota  a. Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK; dan b. Jumlah Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas.
 
Indikator Kinerja Kegiatan BIHOM Tahun 2015-2019 memiliki target penyelesaian setiap tahun dalam jangka waktu 5(lima) tahun dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :
 
Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Biro Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Tahun 2015- 2019

NO

INDIKATOR

BASE LINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

I.19

Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota

4

4

1

1

1

1

19.1

Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK

4

4

1

10

10

5

19.2

Jumlah Pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas

33

33

34

34

34

34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


4.2.  Kerangka Pendanaan  Pendanaan Program (Outcome) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya merupakan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya di tingkat pusat dan tingkat provinsi,dimana Biro Hukum, Organisasi  dan Humas merupakan salah satu dari 5 (lima) unit kerja yang mendukung pencapaian Sasaran Program  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 KERANGKA PENDANAAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN  DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN TAHUN 2015-2019

NO

INDIKATOR

BASE LINE 2014

2015

2016

2017

2018

2019

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKKBN

     566.318,8

     636.340,6

     659.382,9

     768.753,3

     2.907.190,9

     3.052.550,5

1

Jumlah produk hukum  dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB

         

2

Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK

         

3

Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja

         

4

Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)

         

5

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran,  kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran

         

6

Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dengan demikian, segala upaya dalam implementasi Program Kependudukan dan KB yang telah direncanakan didalam dokumen renstra tahun 2015-2019 ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh unit kerja di lingkungan BKKBN. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi Program KKBPK ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.
 


 
Jakarta, 13 November 2017

Kepala Biro Hukum, Organisasi Dan Hubungan Masyarakat,
 
 
  ttd

Kresaputra, SH, M.S

PBB telah mengembangkan dan mendorong Kebijakan untuk Perlindungan dari Eksploitasi dan Perlakuan Salah Seksual . ...

jdih.bkkbn.go.id menerima piagam penghargaan sudah terintegrasi pada jdihn.go.id ...

Copyright BKKBN @ 2017 All Rights Reserved